Anas Urbaningrum

Blogger ini merupakan web yang dibuat untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas Anas Urbaningrum

Monday, August 15, 2005

Partai Demokrat Rekrut Anas Urbaningrum

Partai Demokrat Rekrut Anas Urbaningrum
Selasa, 07 Juni 2005 | 19:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrat memasukkan anggota Komisi Pemilihan Umum Anas Urbaningrum sebagai ketua bidang politik. Ketua Umum Hadi Utomo mengumumkan kepengurusan periode 2005-2010 itu hari ini di Jakarta.

"(Anas) Sudah kami hubungi dan menyatakan siap. Ia juga sudah keluar dari KPU dan Pegawai Negeri Sipil," kata Hadi.

Menurut Hadi, tim formatur yang ia pimpin memilih Anas karena dinilai profesional, sederhana, dan jujur. Mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam itu juga dipandang mampu memberi kontribusi bagi usaha membesarkan partai.

Soal penyidikan korupsi di KPU, Hadi menilainya tidak menjadi kendala. "Namun, apabila terbukti bersalah, Anas akan diganti," kata Hadi, yang didampingi para anggota formatur, kecuali Rusli Ramli yang meninggal dunia.

Sejauh ini, Anas belum bisa dihubungi guna dimintai konfirmasi. Sementara itu, untuk posisi wakil ketua umum, formatur menunjuk Ahmad Mubarok. Sekretaris jenderal dipercayakan kepada Marzuki Alie bendahara umum kepada Zainal Abidin.

Dalam kepengurusam Partai Demokrat, ada 14 posisi ketua. Ada pula 14 jabatan wakil sekretaris jenderal dan lima bendahara.

Tuesday, August 03, 2004

Rakyat Juri Paling Adil

(Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Nama:Drs. Anas Urbaningrum, MA
Lahir:Blitar, 15 Juli 1969
Agama:Islam
Istri:Ny. Athiyyah Laila
Anak:Tiga orang
Pendidikan S1, FISIP Unair MA,Pasca Sarjana UI
Pekerjaan:Anggota KPU,Direktur Katalis
Organisasi:Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999.
Email :anas@kpu.go.id

Pemilu, dalam pandangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ini adalah sebuah kompetisi berbagai kekuatan politik. Karena Pemilu harus membuka peluang terjadinya kompetisi yang fair dan transparan. Maksudnya, masing masing kontestan Pemilu kesempatan dan peluang yang sama, untuk mengekspresikan ideologi politik masing masing. Melalui mekanisme itu akan terjadi proses belajar antara satu kontestan dengan kontestan yang lain, serta terbangun pluralisme politik. "Rakyat yang akhirnya akan memberikan penilaian. Sebab rakyatlah juri yang paling adil," kata mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997 1999 ini.Jangan mengaitkan usia dengan karier atau jabatan," ujar Drs. Anas Urbaningrum, MA. singkat. Laki laki kelahiran Blitar, 32 tahun yang lalu ini, tercatat sebagai anggota paling muda di antara sebelas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anas memang dikenal sebagai figur yang cerdas dan berpenampilan kalem. Walau kalem, dalam berbagai forum ia bisa galak. Kolomnis sejumlah media dan Direktur Komunitas untuk Transformasi Sosial (Katalis), ini juga piawai beretorika baik lisan maupun tulisan, suatu hal yang jarang ditemukan pada orang seusianya.Sejak SD hingga perguruan tinggi, ia selalu juara. Mahasiswa Teladan dan lulusan terbaik Universitas Airlangga ini, juga dikenal aktif berorganisasi sejak SMP. Saat sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir, Blitar ia tercatat sebagai Sekretaris OSIS. Lalu menjadi Pengurus OSIS SMA Negeri Srengat, Blitar. Dari OSIS, Anas melangkah lebih jauh, memimpin organisasi kemahasiswaan berskala nasional: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Anas adalah Ketua Umum PB HMI periode 1997 1999.Sebelum terpilih menjadi anggota KPU, Anas sempat pula berkantor di tempat yang sama tahun 1999. la saat itu sebagai anggota Tim Persiapan Pembentukan KPU sekaligus anggota Tim Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, yang dikenal pula dengan sebutan Tim Sebelas. Alumni Pasca Sarjana UI ini, juga tercatat sebagai anggota Tim Revisi Paket Undang Undang Politik yang dibentuk Departemen Dalam Negeri.*** TokohIndonesia DotCom

EDITORIAL :Terima Kasih Urbaningrum

Media Indonesa.Sabtu, 10 Januari 2004

KETELADANAN yang baik menjadi barang amat mahal di negeri ini. Mahal, karena kebaikan telah berubah menjadi keburukan sementara yang buruk sudah diterima sebagai kebiasaan baik.

Akan tetapi di tengah krisis yang amat parah dalam soal keteladanan itu, ada seorang anak bangsa yang bernama Anas Urbaningrum. Anggota KPU ini mengembalikan mobil dinas baru jenis Toyota Kijang Krista kepada negara karena tidak tahan menanggung kritik publik. Sedangkan anggota yang lain, yang juga mendapat mobil dinas baru, belum berpikir untuk meniru langkah Anas. Anggota yang lain lagi menganggap mobil dinas baru itu wajar saja karena, terutama, alasan kelancaran kerja dan keamanan.

Mengapa perkara mobil baru bagi anggota KPU pusat itu menuai kritik pedas dari masyarakat? Ada sejumlah alasan yang bisa dikemukakan.

Pertama, negara Indonesia sedang menghadapi krisis keuangan yang amat parah. Karena itu, seluruh aparatur negara harus berhemat sebisa mungkin.

Kedua, anggota KPU sekarang sudah memiliki mobil dinas yaitu Toyota Soluna yang masih laik pakai. Ketiga, anggota KPU sekarang berasal dari kalangan intelektual yang sebelum ini berteriak keras tentang sense of crisis.

Dengan demikian wajar saja publik terperangah ketika belum apa-apa mereka sudah mengganti mobil dinas dengan mobil baru yang harganya jauh lebih mahal dari kelas Soluna. Akal sehat publik melihat ada kontradiksi hebat antara suasana krisis yang melanda negara dan suasana keprihatinan para pejabat negara.

Setiap hari kita mendengar para pejabat mengeluh tentang situasi keuangan negara yang sangat sulit. Tentang anggaran negara yang defisit sekian puluh triliun, sehingga harus berutang ke luar negeri untuk mengongkosi defisit itu. Tetapi, dalam praktik, aparatur negara --secara individu maupun kelompok-- tidak memperlihatkan suasana prihatin itu. Tidak ada tindakan penghematan yang nyata dalam pola hidup dan konsumsi. Penghematan yang dilakukan baru sebatas penundaan proyek-proyek.

Karena itu, ketika seorang Anas Urbaningrum mengembalikan mobil dinasnya kepada KPU, publik mengacungkan jempol. Publik merasa memperoleh contoh baik dari seorang anak muda seperti Anas.

Rakyat, tentu, tidak rela juga melihat pejabat negara naik turun bus bergelantungan di antara para pencopet. Kita tidak rela juga pejabat negara miskin compang-camping.

Persoalan besar bagi negeri ini, memang, sense of crisis yang tidak tumbuh. Antara keinginan dan kepatutan tidak seimbang. Budaya malu sudah lenyap dari muka dan hati para pejabat. Mereka yang ketika berada di luar pemerintahan menentang keras kerakusan, berubah menjadi rakus begitu berada di dalam.

Kita memuji keberanian Anas mengembalikan mobil dinas yang baru. Tetapi ketika Anas juga mengembalikan mobil dinas yang lama, bahkan berniat tidak mau menerima gaji sebagai anggota KPU, sehingga ke kantor naik bus atau pinjam mobil mertua, tindakan itu tidak proporsional lagi. Reaksi atas kritik publik yang, katanya, tidak proporsional diperlihatkan dengan cara yang justru tidak proporsional. Karena Anas seakan-akan 'ngambek'.

Kendati demikian, kita tetap mengacungi jempol untuk Anas, Pergunakanlah mobil Soluna itu dengan sukacita. Kalau Solunamu rewel, perbaikilah dengan anggaran KPU. Terimalah gaji yang diberikan itu sebagai hak atas keringat dan pikiran serta keahlian Anda

Cuek dengan Ancaman melalui Ponsel

(Hnr/Media Indonesia/Kamis, 29 Januari 2004)

NASIB sekitar 8.200 orang calon anggota legislatif (caleg) berada di tangan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum.
Sejak menangani persoalan pendaftaran dan seleksi caleg di akhir Desember 2003, pria kelahiran Blitar, 15 Juli 1969, itu mengaku
sering mendapat telepon atau short message service (SMS) ke ponselnya.
Anas mengakui, selama menangani persoalan caleg ini, tidak ada telepon atau SMS yang berisi pujian. Kebanyakan berisi permohonan, kekecewaan,
tekanan, atau hal lain yang kurang sedap ?
"Ada yang mewanti-wanti saya untuk hati-hati. Ada juga SMS berisi, jangan asal babat orang, nanti saya dibabat juga," ujar mantan Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1997-1999.
Alumnus Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga dan Pasca sarjana Universitas Indonesia itu mengaku tidak khawatir dengan adanya tekanan dan ancaman seperti
itu yang diterima melalui ponselnya.
Yang pasti, suami dari Athiyyah Laila itu meyakini pemilu sebagai sebuah kompetisi kekuatan politik, sehingga penyelenggara pemilu harus dapat
mengondisikan adanya kompetisi yang adil dan transparan. Melalui mekanisme itu akan terjadi proses belajar antara satu kontestan dan kontestan
lain, serta terbangun pluralisme politik.
"Kalau ancaman seperti itu sudah biasa. Rakyat yang akan menilai, karena rakyatlah juri yang adil,
" ungkap pelanggan Telkomsel ini.
Anas memilih bersikap cuek terhadap ancaman yang diterima melalui ponselnya, karena nasib dari para calon DPR itu tergantung kemampuan calon itu sendiri
dalam memenuhi segala persyaratannya. Jadi, kalau sampai ada yang tidak lulus menjadi calon DPR, itu bukan karena KPU.
"Makanya kalau ada SMS ancaman seperti itu, biasanya langsung saya hapus. Untuk apa disimpan," tegas ayah dari tiga anak.

Surat KPU 1151 dan Judicial Review

Surat KPU 1151 dan Judicial Review
Anas UrbaningrumAnggota Komisi Pemilihan Umum
Republika,Senin, 02 Agustus 2004

Dalam Rapat Pleno KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional, saksi dari pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid menyatakan keberatan terhadap hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Yang disoal adalah Surat KPU Nomor 1151 Tahun 2004. Bukti lebih jauh dari keberatan itu adalah langkah pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung terhadap surat tersebut.
Terhadap judicial review yang diajukan kepada MA tersebut disa dinyatakan sebagai langkah hukum yang tepat dan terhormat terhadap keputusan KPU yang dipandang tidak tepat. Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 23 tahun 2003, keputusan KPU yang bersifat pengaturan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat dimintakan pengujian kepada Mahkamah Agung.
Menyelamatkan suara rakyatSurat 1151 memang menimbulkan kontroversi. Tetapi sesungguhnya kalau dianggap ada masalah, soalnya bukan pada isi atau substansi. Soalnya semata-mata karena waktunya yang memang mendadak. Namun demikian, justru karena itu, tidak sedikit yang menilai positif langkah cepat (quick decision) KPU untuk menerbitkan surat tersebut.
Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004, tanggal 5 Juli 2004, kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berisi dua hal pokok, yakni: menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos dalam kondisi masih terlipat dua secara horizontal, sehingga coblosannya tembus ke halaman judul, maka suaranya dinyatakan sah; dan bahwa bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, apabila surat suara sebagaimana tersebut dinyatakan tidak sah, diharuskan melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dimaksud, dengan tetap dihadiri oleh para saksi.
Surat tersebut dikeluarkan dengan tujuan: untuk menyelamatkan suara rakyat yang sangat berharga di dalam proses pemilihan umum dan untuk menyamakan status suara sah di seluruh Indonesia. KPU mendapatkan laporan lisan dari berbagai daerah bahwa surat suara yang dicoblos dalam kondisi terlipat dua secara horizontal jumlahnya cukup besar. Hal demikian menimbulkan perdebatan di berbagai TPS tentang status surat suara yang demikian. Karena tidak ada masalah yang substansial, di sebagian TPS, surat suara yang demikian dinyatakan sah. Pada sebagian TPS dinyatakan tidak sah karena berpegang pada Surat Edaran KPU sebelumnya, yakni Nomor 1123.1/15/VI/2004. Sebagian lagi belum dihitung, karena menunggu keputusan terakhir KPU.
Dengan demikian jelas bahwa keluarnya surat KPU adalah dalam rangka menyelamatkan suara rakyat, di mana satu suara pun mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan sekaligus untuk memastikan bahwa status suara sah adalah sama di seluruh TPS yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan secara teknis hal tersebut bisa berjalan dengan baik di lapangan dan untuk menjamin konsistensi di dalam pelaksanaannya, KPU segera menyusuli dengan Surat Nomor 1152 mengenai petunjuk teknis penghitungan ulang tersebut, baik di KPPS maupun di PPS atau PPK, apabila sertifikat hasil penghitungan suara sudah dikirim ke PPS atau PPK. Demikian juga dengan Surat Nomor 1154 yang memberikan panduan teknis tentang saksi pada proses penghitungan ulang tersebut, jika kondisi setempat tidak memungkinkan lagi menghadirkan saksi pada tingkatan TPS, yakni bisa digantikan oleh saksi pada tingkat PPS atau PPK yang resmi menerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
Efektivitas surat tersebut untuk menyelamatkan suara rakyat dan juga konsistensi pelaksanaannya di lapangan dapat dibuktikan oleh hasil akhir rekapitulasi hasil pemilu secara nasional. Dari jumlah keseluruhan pemilih yang menggunakan haknya, sebanyak 121.293.844 orang, jumlah suara sah sangat besar, yakni 118.656.868. Sementara suara tidak sah hanya sebanyak 2.636.976.
Gambaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase suara tidak sah hanya 2,17 persen. Dengan jumlah TPS sebanyak 566.097, berarti rata-rata suara tidak sah untuk setiap TPS kurang dari 5 suara (tepatnya 4,65). Angka ini jauh lebih rendah ketimbang persentase suara tidak sah pada pemilu legislatif 5 April 2004 yang mencapai angka 8,81 persen. Sekali lagi, angka tersebut sekaligus menjelaskan betapa upaya penyelamatan suara rakyat dapat dibuktikan dengan baik. Termasuk juga membuktikan adanya konsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan.
Sesuai undang-undangAdalah tidak benar kalau dikatakan bahwa Surat KPU 1151 tersebut bertentangan dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Bukan saja tidak bertentangan, malahan surat tersebut telah sesuai dengan undang-undang.
Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa: Suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila: (a) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan (b) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat pasangan calon; atau (c) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau (d) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau (e) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
Sementara itu, bagian lain yang tidak boleh dilupakan adalah Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU. Artinya, hal-hal yang bersifat teknis -- wilayah pelaksanaannya di lapangan -- adalah menjadi kewenangan KPU untuk mengaturnya.
Jika kita baca dengan cermat, Pasal 56 ayat (1) tersebut menegaskan dua hal pokok tentang suara sah, yakni: (a) ditandatangani oleh ketua KPPS, dan (b) tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak yang memuat pasangan calon, baik pada nomor urutnya, fotonya, namanya, maupun garis pada kotak tersebut. Baik tanda coblos itu hanya satu atau lebih dari satu.
Dengan demikian, titik tekannya adalah bahwa suara sah apabila tanda coblos, yang merupakan tanda pilihan politik pemilih, hanya pada satu kotak yang memuat pasangan calon. Dalam pengertian yang sebaliknya bisa dinyatakan bahwa suara tidak sah apabila tanda coblos terdapat pada lebih dari satu kotak yang memuat pasangan calon.
Artinya, suara pemilih menjadi tidak sah apabila tanda coblos terdapat pada lebih dari satu kotak yang memuat pasangan calon. Lebih dari satu itu, artinya bisa: dua, tiga, empat, atau lima kotak yang memuat pasangan calon. Dengan demikian menjadi jelas bahwa selama tanda coblos hanya ada pada satu kotak yang memuat pasangan calon, maka suara tersebut adalah sah.
Surat suara sah yang dimaksud oleh Surat 1151 jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut. Karena tanda coblos hanya ada pada satu kotak yang memuat pasangan calon. Tanda coblos tidak terdapat pada lebih dari satu kotak yang memuat pasangan calon.
Coblosan tembus sebagaimana Surat 1151 adalah karena surat suara dalam kondisi terlipat dua secara horizontal, sehingga coblosan tersebut mengenai atau tembus ke halaman judul surat suara. Bukan pada kotak lain yang memuat pasangan calon. Amat jelas bahwa tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak yang memuat pasangan calon. Dan karena tanda coblos hanya pada satu kotak saja, maka suara tersebut adalah sah.
Pada konteks yang lain, secara kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2003, Surat 1151 dikeluarkan berdasarkan perintah dan kewenangan yang disebutkan di dalam Pasal 56 ayat (2). Sebagai badan penyelenggara pemilihan umum, KPU diberi kewenangan untuk menerjemahkan UU ke dalam tata cara-tata cara teknis pelaksanaan di lapangan, sehingga UU bisa dilaksanakan secara efektif.
Dengan gambaran tersebut di atas, mudah disimpulkan bahwa Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tentang Surat Suara Sah adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2003 mengenai suara sah untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian pula dalam hal kewenangan, jelas telah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003.
Oleh karena itu, dari segi isi, substansi dan proses teknis pelaksanaannya di lapangan, permintaan pengujian kepada MA untuk membatalkan surat KPU tersebut adalah kurang tepat. Karena semua sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran KPU lewat petunjuk-petunjuk teknis berikutnya, serta supervisi oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Namun demikian, sebagai langkah hukum, judicial review terhadap Surat KPU Nomor 1151 tersebut adalah ikhtiar hukum yang tepat dan terhormat. Apapun hasilnya, insya Allah akan mempunyai makna pembelajaran demokrasi yang penting. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian konflik secara damai, yakni lewat jalur hukum.

KPU Pertimbangkan Kampanye 30 Hari

KPU Pertimbangkan Kampanye 30 Hari
Republika.Senin, 02 Agustus 2004

JAKARTA---Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan masa kampanye pilpres putaran II. Sampai saat ini, ada yang menilai masa kampanye putaran II hanya tiga hari. Ada pula yang berpendapat sebaiknya dibuat 30 hari. Agar tidak menggantung, KPU diminta segera membuat penetapan.
Anggota KPU, Anas Urbaningrum, termasuk yang cenderung meminta kampanye digelar 30 hari, dengan tiga alasan. ''Pertama, alasan kepentingan pemilih. Kedua, alasan ketentuan undang-undang dan ketiga, kepentingan penegakan aturan pemilu,'' kata Anas Urbaningrum saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (1/8).
Dari sisi kepentingan pemilih, menurut Anas, pemilih capres-cawapres yang tidak lolos putaran kedua perlu diyakinkan untuk memilih Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi atau Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Jumlah pemilih Mega-Hasyim dan SBY-Kalla hanya sekitar 64 juta dari total 155 juta pemilih terdaftar di pilpres I.
Kampanye, kata Anas, diperlukan untuk memberi informasi lebih lengkap kepada pemilih capres-cawapres lain agar punya alasan kuat untuk memilih. Upaya itu, bisa menekan angka golongan putih (golput) di putaran II. ''Apalagi, selain karena sosok, alasan memilih juga karena visi, misi, dan program,'' tandas Anas.
Dari sisi penegakan aturan pilpres, Anas mengatakan, penetapan masa kampanye 30 hari juga akan mencegah kampanye terselubung. ''Sebab setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres putaran II, dua pasangan capres-cawapres tidak mungkin diam dan tidur. Mereka pasti melakukan kegiatan yang bersubstansi kampanye.''
Bila ditetapkan 30 hari, Anas menilai sepak terjang capres-cawapres bisa lebih terkontrol. Panwaslu, misalnya, dapat melakukan pengawasan untuk kepentingan penegakan aturan pilpres. Pemantau pemilu pun bisa aktif memantau. ''Soal dana pun bisa dikontrol, karena dua pasangan calon harus melaporkan dana kampanye ke KPU.''
Dari sisi aturan, lanjut Anas, Pasal 35 UU Pilpres tidak secara tegas menyatakan bahwa kampanye 30 hari atau cukup tiga hari. Malah, kata dia, Pasal 35 ayat (10) menyatakan bahwa pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. ''Jadi saya kira fleksibel,'' ujarnya.
Anas mengatakan, KPU belum membuat penetapan karena komisi penyelenggaran pemilu ini masih mengerjakan persoalan lain. Soal adanya capres-cawapres yang diuntungkan dan dirugikan dengan kampanye 30 hari dan tiga hari, Anas mengatakan, KPU tidak mempertimbangkan soal itu. ''KPU tidak akan membahas itu dalam konteks untung rugi.''
Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Ray Rangkuti, mengatakan dari sisi efektivitas waktu, kampanye 30 hari lebih fair. Tapi kalau pun KPU menetapkan 30 hari, Ray, meminta kampanye berupa rapat umum dan arak-arakan dihilangkan. ''Nanti visi misi lima menit, selebihnya dangdutan,'' katanya.
Bila KPU menetapkan kampanye tiga hari, Ray menilai pasangan SBY bisa dirugikan. Sebab dengan statusnya sebagai presiden, Megawati bisa mendekati rakyat dengan leluasa. ''Tapi 'tragedi' seperti itulah yang terjadi bila seseorang menghadapi the incumbent (presiden yang sedang menjabat),'' imbuhnya.
Hanya saja, tambah Ray, bila KPU menetapkan kampanye hanya tiga hari, sebaiknya membuat pula aturan yang tegas tentang batas-batas yang boleh dan tidak dilakukan SBY dan Mega. ''Jadi harus diperjelas tugas kenegaraan itu seperti apa. Kalau dilanggar, harus diteriaki ramai-ramai dan disemprit,'' ujarnya#Laporan : run

57 Tahun Indonesia Merdeka

Jumat, 20 September 2002 - Reportase Seminar Dalam Rangka 57 Tahun Indonesia Merdeka di SRIT Tokyo

PendahuluanDitengah hingar bingar perayaan hari kemerdekaan Indonesia di tanah air. Pada tanggal 17 agustus 2002, KBRI Tokyo bekerjasama dengan PPI Jepang mencoba membuat suatu kegiatan yang tidak biasa dilaksanakan dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan sebuah seminar ilmiah. Seminar yang terbuka untuk umum dan tidak dikenai biaya ini mengambil tema "57 Tahun Indonesia Merdeka: Refleksi Perjalanan Sejarah Mencapai Cita-cita Kemerdekaan". Seminar ini membawa nuansa baru dengan diundangnya 3 panelist dari background pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Ketiga panelist tersebut adalah:.1. Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam dan Anggota Komisi Pemilu, Jakarta)2. Prof. Yoshinori Murai (Ahli Indonesia, Institute of Asian Cultures, Sophia University, Tokyo)3. Romi Satria Wahono (Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia - Jepang)Dan diskusi dimoderatori dengan cukup apik oleh Kepala Bidang Penerangan KBRI Tokyo, Syahri Sakidin.Isi DiskusiDiskusi dibuka dengan presentasi dari Anas Urbaningrum dengan tema "Menemukan Jalan Keluar dari Enigmatika Reformasi". Anas menceritakan tentang bagaimana era reformasi yang kita masuki sebenarnya masih tuna sistematika. Reformasi yang tidak memperhitungkan jalan keluar yang lebih terstruktur, reformasi yang dimotivasi oleh pokoknya rejim soeharto jatuh dulu. Bagaimanapun juga ruh reformasi yang paling mendasar adalah posisi rakyat di dalam dinamika kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, gerakan reformasi sejatinya adalah daya upaya untuk melakukan koreksi terhadap sistem, struktur, tradisi, kebljakan, pemimpin, yang sepanjang Orde Baru terlalu banyak menyakiti kepentingan rakyat. Gerakan reformasi adalah gelombang antitesis dari tirani polltik, ketidakadilan ekonomi, ketakutan sistematik, penindasan hukum dan bekunya ekspresi publik, yang merupakan produk dari pemerintahan Orde Baru yang menyeleweng dari cita-cita awalnya. Presentasi Anas Urbaningrum diakhiri dengan penjelasan beberapa peluang baru untuk kemerdekaan politik rakyat, dengan adanya amandemen UUD 45 satu, dua, tiga dan empat.

Diskusi dari panelist yang kedua adalah dari Romi Satria Wahono yang mengangkat tema tentang "Mempererat Kohesi Sosial Antara Elemen Bangsa". Romi mengajak kita semua untuk merenungkan kembali perjalanan sejarah perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Kemudian disusul dengan suasana dan hasil yang kita dapat dari kepemimpinan Soekarno, Soeharto, Habibi, Abdurrahman wahid dan Megawati. Renggangnya kohesi sosial diantara elemen bangsa telah parah terjadi di Indonesia. Faktor utama penyebab renggangnya kohesi sosial adalah karena pemimpin yang tidak adil, cenderung rakus dan tidak memikirkan nasib rakyat. Masalah pemimpin yang "lupa" akan janjinya, masalah pemimpin yang "telmi" (telat mikir) terhadap keinginan rakyatnya, pemimpin yang lebih memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada bagaimana mensejahterakan rakyat, dan pemimpin yang terlalu luas kekuasaannya. Presentasi Romi Satria Wahono diakhiri dengan usulan tentang bagaimana sebaiknya usaha yang kita lakukan dalam mempererat kohesi sosial diantara elemen bangsa.

Diskusi panelist yang ketiga adalah dari Prof. Yoshinori Murai yang mengangkat tema tentang bagaimana hubungan Jepang Indoesia sebaiknya dibentuk dalam era reformasi ini. Prof. Murai juga menceritakan tentang kisah hidup beliau yang dikejar-kejar pemerintah soeharto dan juga pemerintah Jepang sendiri karena beliau terlalu kritis mengkritik masalah bantuan ODA ke Indonesia. Menurut beliau, bantuan ODA tidak sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan di Indonesia. Banyak dikorupsi dan dimanipulasi oleh pejabat Indonesia. Kisah masuknya perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia dengan cara yang tidak sehat dan fair juga sempat beliau singgung.Setelah ketiga panelist selesai dengan presentasinya, dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta.

"Parpol Islam Egois dan Kekanak-kanakan"

Anas Urbaningrum,
Ketua Umum HMI dan mantan anggota Tim-11
"Parpol Islam Egois dan Kekanak-kanakan"
Suara Hidayatullah : Mei 1999 / Muharram-Shafar 1420

Menurut Anda, bagaimana peluang partai Islam di pemilu mendatang?
(Tersenyum kecil).

Ya, saya kira tidak besar ya. Secara umum saja tak akan ada partai yang akan mendapat kursi signifikan.
Kenapa bisa begitu?
Saat ini saya lihat belum ada partai yang ideal. Ada empat kriteria untuk menjadi parpol ideal yang belum bisa terpenuhi. Pertama, partai Islam tidak mempunyai tokoh yang bisa diandalkan. Jarang ada tokoh yang baru dan mempunyai visi baru pula. Kebanyakan, orang baru dengan visi lama dan bahkan orang lama dengan visi lama pula. Kedua, haluan politiknya belum jelas. Saya lihat parpol Islam belum mampu menawarkan program yang jelas dan terarah. Ketiga, political network-nya tidak menjulur sampai bawah. Ini agak sulit untuk mendapatkan dukungan dari bawah yang merupakan bagian terbesar pemilih. Keempat, tidak punya uang. Di mana pun, parpol tidak akan kuat kalau tidak punya uang. Di sini, tidak hanya partai Islam, beberapa saat lalu justru berebut uang 1 M rupiah dari pemerintah. Ini jelas tidak bagus, karena parpol akan sangat tergantung kepada pemerintah sehingga tak akan mampu menjalankan mekanisme kontrol yang objektif. Dependensi parpol akan sangat besar.

Kelebihan partai Islam?
Ya, paling dari segi massa yang banyak. Lebih banyak kelemahannya, termasuk yang saya uraikan tadi. Kelemahan lain, political skill-nya masih harus diasah. Kedewasaan politiknya juga masih harus diasah untuk membangun relasi sehat dengan sesama pemimpin umat. Saya tidak tahu persis, apa ini kelemahan atau apa, tetapi saya membayangkan itu yang memang harus diasah. Itu suatu pelajaran yang penting.

Partai non-Islam ada yang memenuhi kriteria itu?
Partai yang bisa mendekati kriteria di atas, paling hanya 6 saja, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKB, PBB, dan PPP. Yang lain tidak akan mampu dapat kursi banyak. Mungkin bisa beberapa kursi tetapi belum besar. Dan yang paling banyak adalah partai yang tidak akan dapat kursi yang signifikan.

Untuk membangun suara Islam di parlemen, perlu koalisi?
Saya kira ya. Sekarang ini, salah satu problem tokoh-tokoh politik Islam adalah, saya terpaksa mengatakan, egoisme politik. Lihat saja, berapa saja partai yang sesungguhnya berasal dari akar kultural yang sama, misalnya Islam modernis Masyumi. Berapa pula yang berlatar belakang kultural nahdliyin. Bisa pula disebut PSII. Kalangan yang saya sebut itu banyak melahirkan partai. Otomatis ini akan mempersempit perolehan suara.

Tapi kan tidak partai Islam saja?
Memang ini sebenarnya tidak khas Islam, tetapi juga terjadi di kalangan nasionalis. PNI misalnya. Jadi, memang egoisme politik ini menjadi fenomena yang agak merebak, dan itu saya kira bisa menjadi salah satu halangan untuk membangun koalisi.

Lantas koalisi yang mungkin bisa dibangun dalam format bagaimana?
Sebetulnya, koalisi itu konsep pascapemilu, di parlemen. Format koalisi yang mungkin terbangun saya kira, pertama, koalisi mensyaratkan adanya political maturity (kedewasaan politik). Egoisme partisan harus bisa dihilangkan. Kedua, kesamaan platform. Kalau tidak ada dua itu saya kira sangat susah. Tetapi untuk masalah platform, partai Islam relatif mempunyai kesamaan. Beberapa partai non-Islam juga mempunyai platform yang identik. Dan untuk pascapemilu nanti akan teruji, apakah betul-betul akan terjadi koalisi. Kalau tidak ada padahal platform-nya sama, berarti egoisme politik memang betul-betul ada. Kalau ada koalisi, berarti egoisme itu hanya menyertai proses menuju pemilu. Di situlah ujiannya. Yang terjadi sekarang, kalaupun ada upaya koalisi tampaknya belum didasari keikhlasan. Sekadar "rasa" reformasi saja. Dalam koalisi seperti itu, saya perkirakan akan muncul raja-raja kecil partai dengan egoisme masing-masing. Padahal, kita sulit untuk menentukan tokoh mana yang benar-benar layak diangkat sebagai pimpinan. Semua seimbang.

Dengan format seperti itu, bagaimana dengan oposisi?
Oposisi menjadi hal yang sangat potensial sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah oposisi yang terbangun nanti bisa betul-betul dewasa? Sekarang, sikap saling mengoposisi partai lain sangat tinggi. Sikap untuk selalu kritis terhadap kelompok lain cukup tinggi. Yang rendah, ruh oposisi yang sesungguhnya, yakni adanya toleransi, loyalitas terhadap sistem, dan segala macam. Itu yang masih menjadi pertanyaan.

Kalau begitu format oposisi yang ditawarkan tidak jelas?
Sampai saat ini saya kira memang masih membutuhkan loyalitas pada bangunan sistem yang ada. Semoga saja fenomena oposisi sekarang khas masa transisi sehingga pascapemilu nanti akan terbangun oposisi yang relatif lebih dewasa.
Tentang partai Islam, ada kemungkinan menggulirkan isu negara Islam di parlemen?
Sejauh ini, saya kira pemikiran untuk mendirikan negara Islam itu tidak lagi populer di Indonesia dan di partai-partai kita. Itu sesungguhnya tampak dari potret partai Islam yang ada sekarang. Untuk mencari partai yang betul-betul secara formal menyatakan sebagai "partai Islam" kan tidak banyak. Yang cukup besar adalah PBB dan PPP. PAN bisa saja disebut partai Islam, tetapi sekaligus bukan partai Islam. PKB juga. Jadi ada semacam overlapping platform politik. Kalau itu yang terjadi, saya kira ide mendirikan negara Islam mskin sempit ruangnya. Saya lebih setuju kalau ide itu tidak lagi diangkat-angkat.

Jika partai Islam menang, ada kemungkinan seperti Aljazair atau Turki yang disingkirkan militer?
Saya kira di Aljazair, ketakutannya bukan sekadar militer. Yang takut pada Islam di Aljazair saya kira jaringan internasional. Itu juga berkaitan dengan persepsi masyarakat Barat terhadap Islam Aljazair, yang keras, kepala batu, radikal, tak bisa kompromi, potensial untuk menjadi teroris dan segala macamnya. Itu persepsi. Entah benar apa tidak, Barat membangun persepsi seperti itu secara sengaja. Sementara Islam di Indonesia, lebih pluralis dan inklusif, toleran. Saking tolerannya sehingga terkesan agak lembek. Bayangan saya, kondisi seperti itu akan membuat jaringan internasional tidak akan begitu khawatir dengan Islam di Indonesia.

Kalau partai Islam kalah?
Saya rasa bukan berarti kiamat. Yang jelas, kita harus tetap confindence, tidak boleh inferior. Kalau kita tidak percaya diri, justru akan mudah dihujat, diserang, dan sebagainya. Kita harus terus berharap. Menjadi oposisi misalnya. Bahkan sebenarnya, menjadi penguasa di masa krisis seperti ini lebih berat daripada menjadi oposisi. Kalau tidak bisa melaksanakan tuntutan reformasi, yang memang sangat berat, maka akan hancur dan ditinggalkan oleh simpatisan. Oposisi enak saja, bisa melakukan kritik dan segala macam sehingga menimbulkan rasa simpati masyarakat. Akhirnya, menjadi oposisi justru lebih prospektif untuk memenangi pemilu 5 tahun ke depan. Oleh karena itulah, di kalangan partai Islam harus segera dibangun kultur untuk siap menerima kekalahan dengan berpegang pada optimisme untuk menang di pemilu selanjutnya. Pokoknya kita khusnuzan saja. Kalau memang kalah ya diterima dengan lapang dada. Jangan malah ngamuk, malu-maluin dan akan memperkeruh krisis. #

Anas Urbaningrum Kembalikan Fasilitas Mobil Dinas KPU

Updated: Jumat, 09/01/2004, 14:51 wib

Laporan: Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum akhirnya memutuskan akan berhenti menggunakan fasilitas kendaraan dinas KPU mulai hari Senin (12/1). Keputusan ini diambil karena dirinya merasa teraniaya secara opini terkait dengan kontroversi pembelian kendaraan dinas bagi anggota KPU. Anas juga memutuskan tidak akan menggunakan mobil Toyota Soluna yang selama ini telah digunakannya.
"Dalam dua hari ini saya agak tersiksa dengan pemberitaan-pemberitaan opini yang sudah berlebihan. Istilah-istilah seperti pesta mobil mewah, rakus dan lain-lain itu kurang profesional, terus terang saya agak teraniaya secara opini," ujar Anas di Jakarta, Jumat (9/1).
Secara pribadi Anas menilai pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi anggota KPU masih dalam batas kewajaran. "Namun, jika sebagian publik, teman-teman LSM, anggota DPR menganggapnya berlebihan, maka saya memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas itu lagi," ungkap Anas.
Anas menyampaikan keputusannya itu kepada sesama anggota KPU. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Chusnul Mar`iyah menyilahkan Anas melaksanakan keputusannya itu. "Jadi ini adalah keputusan saya pribadi dan bukan untuk mencari popularitas," katanya.
Meski tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas, Anas berjanji, kinerjanya sebagai anggota KPU tidak akan terganggu. "Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk berpikir secara adil dan profesional," tambahnya.
Dia menambahkan, keputusannya itu terkait dengan ketenangan kerja, juga ketenangan keluarga dan ketenangan ibadah ibunya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dia berharap tidak mengambil langkah yang sama dengan dirinya, sebab pemberian fasilitas itu wajar dan tidak berlebihan.
Menurut harian Kompas, Mobil-mobil lama bermerek Toyota Soluna yang biasa mereka pakai, kini sudah berganti dengan mobil baru. Anas Urbaningrum Anas Urbaningrum mendapat Kijang Krista A/T senilai Rp 196 juta. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU Rusadi Kantaprawira masing-masing mendapat Toyota New Camry 2002 2.4G A/T senilai Rp 359 juta.
Anggota KPU Mulyana W Kusumah dan Daan Dimara mendapat Nissan X-trail XT 265 A/T senilai Rp 275 juta, Hamid Awaluddin memakai Honda New CRV Automatic senilai Rp 248,5 juta, Valina Singka mendapat Toyota New Corolla Altis 1.8 G A/T. Chusnul Mar’iyah mendapat Nissan Sentra Super Saloon 1.8A/T senilai Rp 248,5 juta. Sekretaris Jenderal KPU Safder A Yussac dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo juga memperoleh mobil baru. Semuanya mendapat "jatah" Rp 350 juta.(nik)

Anas Urbaningrum Kembalikan Mobil Dinas

Anas Urbaningrum Kembalikan Mobil Dinas

JAKARTA, (PR).-Sabtu, 10 Januari 2004. Salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum akan mengembalikan mobil dinas yang menjadi haknya mulai Senin (12/1) mendatang. Ia pun mengharapkan publik bersikap proporsional dalam menilai KPU terhadap pembelian mobil dinas tersebut.
"Sebenarnya, pengeluaran anggaran (mobil dinas) tersebut berada dalam batas-batas yang tidak berlebihan. Namun, jika sebagian publik, LSM, anggota DPR itu menilai berlebihan, atas keputusan pribadi dan bukan untuk mencari kepopuleran, saya akan berhenti menggunakan fasilitas kendaraan KPU terhitung sejak Senin (12/1). Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap adil dan proporsional," kata Anas kepada wartawan di Media Center KPU Gedung KPU Jln. Iman Bonjol 29 Jakarta, Jumat (9/1) siang.
Dipaparkan Anas, sebagai anggota KPU, ia merasa agak kurang enak dengan pemberitaan dan opini masyarakat yang dianggapnya agak berlebihan dalam menanggapi pembelian mobil mewah itu. Padahal, pembelian kendaraan dinas untuk anggota KPU tersebut berada dalam batas-batas kewajaran atau tidak berlebihan.
Keputusan tersebut, kata Anas, diambil semata-mata ingin memperoleh ketenangan dalam bekerja, ketenangan dalam keluarga, serta berkaitan dengan kegiatan ibadah ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji. Ia bersedia tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas baik yang telah dipakai sebelumnya, yaitu sedan Toyota Soluna maupun Toyota Kijang Krista yang akhir-akhir ini diributkan. "Saya jamin, walau saya tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas, itu tidak akan menurunkan kinerja saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya," kata Anas penuh ketenangan.
Menurut Anas, keputusan untuk mengembalikan kendaraan dinas tersebut telah diberitahukan kepada anggota KPU lainnya. Ia pun berharap anggota KPU lainnya tidak mengambil langkah yang akan ditempuhnya. "Hal itu menurut saya pantas dan tidak berlebihan, karena kita bekerja ibarat kaki menjadi kepala atau kepala menjadi kaki di KPU ini," imbuhnya.
Menyoroti sikap adil dan proporsional, Anas mengatakan apabila melakukan perbandingan hendaknya dilakuan dengan proporsional dan adil. Pembandingan kebutuhan mobil dinas tersebut tidak dapat disamakan dengan jumlah anggaran kebutuhan yang sama untuk anggota DPR. Pasalnya, status mobil KPU adalah mobil dinas yang sewaktu-waktu dapat dikembalikan kepada negara, sedangkan anggaran mobil dinas anggota DPR yang besarnya 70 juta rupiah tersebut merupakan anggaran penambahan untuk mobil angota DPR yang akan menjadi milik pribadi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menjelaskan keputusan yang diambil oleh Anas tersebut merupakan kritik terhadap masalah yang terjadi. "Saya kira apa yang dilakukan Anas itu merupakan kritik balik terhadap apa yang dilakukan temen-temen LSM, sebagian publik, dan lainnya," kata Ramlan. Ia pun menegaskan KPU punya hak untuk mendapatkan kendaraan dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.62/2003.
KPU memutuskan mengganti kendaraan dinas anggotanya dengan mobil baru. Sebelumnya, anggota KPU menggunakan sedan Soluna untuk mendukung mobilitas pekerjaannya.
Ramlan Surbakti akan mengganti mobil dinasnya dengan Sedan Toyota Camri 2002 24G seharga 359 juta rupiah. Begitu pula dengan anggota KPU Rusadi Kantaprawira dengan merek yang sama, tetapi dengan tipe manual. Sementara itu, Mulyana dan Daan Dimara memutuskan menggunakan Nissan X Trail 2.5 A/T seharga 275 juta rupiah. Selanjutnya, Valina Singka Subekti akan memakai sedan Toyota New Corrola Altis 1.8 GA/T (279,8 juta), Hamid Awaluddin dengan sedan Honda New CR-V Automatic (248,5 juta), Chusnul menggunakan Nissan Sentra Saloon 1,8 A/T (248,5 juta), Anas memilih menggunakan Toyota GL SGX MT/T (157,3 juta).(A-130/A-78)***

Pejabat KPU Dihimbau Tiru Langkah Anas Urbaningrum

Pejabat KPU Dihimbau Tiru Langkah Anas Urbaningrum10 Januari 2004
TEMPO Interaktif, Jakarta: Seluruh anggota dan pejabat Komisi Pemilihan Umum lainnya diminta mengikuti langkah Anggota KPU Anas Urbaningrum yang menyatakan tidak akan menggunakan kendaraan dinasnya. "Kalau saya berharap seluruhnya tidak menggunkan fasilitas kendaraan baru itu. Terutama Mas Mul (Mulyana W. Kusumah) dan Pak Ramlan (Ramlan Surbakti, wakil Ketua KPU)," kata Ekonom Universitas Indonesia Faisal H. Basri, yang juga pengagas aliansi gerakan menolak politisi busuk ini, di Jakarta, Sabtu (10/1). Menurut Faisal, seharusnya pimpinan KPU menyadarikalau dana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Pemilu2004 relatif kecil. Belum lagi akibat kecilnya anggaran itu, KPU harus memotong dana angaran untuk sosialisai. "Saat ini, sosialisasi masih kacau balau," kata dia. Belum lagi, penyelenggaraan pemilihan umum di daerahmengeluhkan kecilnya penghasilan mereka. "Masa KPUmau bergelimang mobil mewah. Sementara sosialisasi danKPU daerah menjerit," kata Faisal. Untuk itu, Faisal mendukung langkah Anas yang tidak akan menggunakan mobil baru itu. Sedangkan ia berharap langkah Anas ini diikuti oleh anggota lainnya. Sebelumnya, pejabat dan anggota Komisi Pemilu memperoleh jatah kendaraan baru sebagai ganti kendaraan dinas lama Toyota Soluna. Kendaraan baru itu beraneka ragam berdasarkan keinginan masing-masing calon pemilik. Kendaraan itu antara lain Honda New CR-V Automatic 4/2 i VIEC, Toyota New Corola Altis 1.8G A/T, Nissan X-Trail XT2.5 A/T, Toyota New Kijang Krista LGX 2.0 A/T 2002 danToyota Camry 2002 2.4G.